Keragaman Makanan

KOMPAS.com — Konsumsi pangan agar direm. Ajakan diversifikasi pangan tidak mencapai sasaran. Masyarakat terlampau bergantung pada beras dan terigu.
Begitulah pernyataan-pernyataan yang kerap kita dengar sejak rezim Orde Baru hingga era Reformasi. Para ahli pangan berseru-seru, ayolah menoleh ke bahan makanan pokok lain, seperti sagu, umbi-umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan.
Akan tetapi, seruan itu seperti teriakan parau di gurun pasir, tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan, menurut data yang disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Jakarta, Senin (26/12), konsumsi beras masyarakat Indonesia tertinggi di dunia. Orang Indonesia mengonsumsi 135-140 kilogram beras per tahun. Padahal, rata-rata orang Asia mengonsumsi 65-70 kilogram beras per orang per tahun.
Perbandingan yang diutarakan Gita memang mengejutkan. Dalam pandangan awam, ini tidak sekadar menunjukkan begitu sukanya kita pada nasi, tetapi juga menyangkut keprihatinan lain. Manakala tingkat konsumsi beras itu tidak bisa direm, akibatnya adalah lonjakan impor beras. Penduduk makin melonjak seiring dengan kian lirihnya gerakan ”dua anak cukup”.
Adapun produksi padi tidak dapat dipompa sesuka hati. Luas sawah produktif dan subur, terutama di Pulau Jawa (penghasil lebih kurang 62 persen beras nasional), tergerus ekspansi penduduk, industri, bisnis, dan infrastruktur. Jalan tol di Pulau Jawa terus dipacu. Pembangunan sentra hunian pun terus ditabuh. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah terus menanjak.
Namun, ada beberapa hal yang dilupakan pemerintah dan masyarakat. Nasi kerap dijadikan simbol gengsi dan ”kebiasaan”. Lihatlah kebiasaan di rumah atau pesta-pesta yang digelar di Tanah Air. Sudah jelas yang berada di piring adalah mi goreng, tetapi sebagian dari kita masih menyendok nasi. Kita sadar bahwa mi juga karbohidrat, tetapi sebagian di antara kita, toh, belum ”merasa makan” kalau belum makan nasi.
Aspek lain, pada era Orde Baru, sebagian pejabat pemerintah suka mengajak masyarakat pengonsumsi sagu dan umbi-umbian untuk pindah ke nasi. Makan sagu atau umbi-umbian dipandang ”tidak tepat” dan tidak manusiawi. Sebagian warga di beberapa provinsi yang sudah terbiasa dengan sagu dan umbi-umbian diajak pindah ke nasi. Ini hal mendasar yang kerap dilupakan pemerintah. Tidak mengherankan kalau seruan-seruan parau di padang pasir itu lenyap disapu angin. Seperti itu pula ”nasib” pernyataan Menteri Perdagangan akan berlalu dibawa angin karena tidak ada program riil yang menopang pernyataan tersebut. (ABUN SANDA)