SAMARINDA: Pemerintah berupaya keras agar sejumlah daerah minus secepatnya dapat dicoret dari peta kerawanan pangan nasional sehingga target swasembada, ketahanan dan diversifikasi pangan, terealisasi pada 2014. Menteri Pertanian Suswono mengatakan kondisi rawan pangan bukan hanya disebabkan adanya kekurangan stok pangan, melainkan terdapat sejumlah indikator lain yang tidak terpenuhi yaitu tingginya angka kemiskinan, minimnya akses terhadap kelistrikan, rendahnya tingkat pertumbuhan anak, akses infrastruktur jalan dan air bersih yang terbatas.
Walaupun persediaan pangan di suatu daerah sangat melimpah, jika beberapa indikator tadi sulit terpenuhi, masyarakat yang bermukim di sejumlah daerah tersebut tetap akan sulit keluar dari kategori daerah rawan pangan.
“Tak hanya daerah rawan pangan yang ingin dientaskan, pemerintah juga ingin meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan teknologi tepat guna supaya nilai tambah produk pertanian kita meningkat dan lebih efisien,” katanya di sela-sela persiapan pembukaan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XIII, hari ini.
Acara Penas KTNA XIII yang berlangsung mulai 18–23 Juni tersebut, rencananya dibuka oleh Wakil Presiden Boediono besok (Sabtu, 18 Juni). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan juga hadir pada acara puncak yang berlangsung pada Selasa (22 Juni).
“Kegiatan ini diawali dengan dialog bersama ribuan petani, nelayan, peneliti, penyuluh, para stake holder [pemangku kepentingan] serta para pelaku usaha yang saling bertukar pikiran dan pengalaman. Sejumlah masukan dari dialog ini akan menjadi landasan pemerintah merumuskan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementan tentang Realisasi Fisik Pengembangan Ketahanan Pangan 2011, peta kerentanan pangan pada tahun ini berpotensi terjadi di 14 provinsi dengan 402 kabupaten yang memililki sejumlah desa rawan pangan.
Sejumlah provinsi yang dinilai rentan terhadap ketahanan pangan dan perlu segera mendapatkan pengentasan mendesak di antaranya Papua dan sebagian besar Nusa Tenggara Timur. Adapun, jumlah kabupaten yang perlu mendapatkan penanganan mendesak sekitar 30 – 35 kabupaten.
Sementara itu, sejumlah daerah yang perlu mendapatkan penanganan moderat meliputi sekitar 30 kabupaten yang tersebar di sebagian kecil NTT, Kalbar, NTB dan Maluku. Namun, penanganan kerawanan pangan dinilai Mentan tak cukup hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan.
Kian sempit
Menurut Suswono, ketersediaan lahan tanaman pangan dari tahun ke tahun semakin sempit sementara produksi tanaman pangan harus terus ditingkatkan guna mengatasi rawan pangan seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.
Berdasarkan data Kementan, realisasi pengembangan tanaman padi pada 2010 yang mencakup nonhibrida, hibrida, dan lahan kering hanya tercapai 95,75% atau sekitar 2,39 juta hektare dari target 2,5 juta ha.
Luas lahan itu hanya mampu menghasilkan 66,41 juta ton gabah atau setara dengan 37,3 juta ton beras. Dengan konsumsi sekitar 33,1 juta ton pada 2010, Indonesia masih sulit untuk mengejar target surplus beras 10 juta ton pada 2014.
Sementara itu, realisasi pengembangan lahan untuk kedelai hanya 73,92% atau 184.800 ha dari target 250.000 ha. Pengembangan lahan tersebut hanya setara dengan produksi 908.000 ton atau 69,85% dari target 1,3 juta ton. Pada saat yang sama, produksi gula hanya terealisasi 2,34 juta ton, atau 78,27% dari target 2010 sebesar 2,99 juta ton.
Meski tak mencapai target, Kementan tetap meningkatkan pengembangan tanaman pangan pada tahun ini yakni untuk padi yang mencakup hibrida, nonhibrida dan lahan kering sekitar 11,16% menjadi 2,779 juta ha. Dengan menurunnya produksi dan pengembangan kedelai pada 2010, pemerintah terpaksa ikut memangkas target produktivitas lahan kedelai 20,93% menjadi hanya 206.730 ha pada 2011.
Untuk mengurangi dampak berantai kerawanan pangan, jelasnya, pemerintah terus melanjutkan stimulasi pengembangan lumbung pangan dari dana APBN sebanyak 692 unit pada tahun ini, percepatan diversifikasi pangan untuk 4.020 desa dan implementasi teknologi tepat guna kepada 22 perguruan tinggi.
“Produktivitas tak bisa dilepaskan dari teknologi. Dengan penggunaan teknologi tepat guna, para petani diharapkan dapat mengatasi menyempitnya lahan pertanian dengan mendongkrak produktivitas hasil-hasil pertanian dan diversifikasi,” katanya.
Dia mengklaim program peningkatan diversifikasi pangan mulai berjalan seiring dengan penerapan teknologi pertanian yang efisien. Menurut dia, konsumsi beras mulai menurun sebesar 1,43% yang diiringi dengan peningkatan pangan dari buah-buahan dan pangan hewani.
Untuk hasil-hasil teknologi yang sangat implementatif, kompetitif, dan terbukti dapat mendongkrak produktivitas lahan pertanian, Suswono menjanjikan insentif dan tambahan permodalan. “Sangat penting membangkitkan semangat petani mencapai target swasembada yang dicanangkan pemerintah,” katanya. (ln)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar